Aku, JAI, dan Anomali Demokrasi

Kasus ini berawal dari pemahaman sebuah institusi agama yang akhirnya meluas menjadi permasalahan negara. Peran negara sangat menentukan dalam hal ini. Tetapi, soal Ahmadiyah menjadi batu ujian yang krusial bagi negara. Terutama karena Indonesia adalah sebagai negara hukum, dan Indonesia adalah negara yang mengakui pluralitas.

Reaksi penolakkan masyarakat terhadap ajaran Ahmadiyyah sudah mulai mengarah kepada kekerasan. Hal ini tentunya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, tidak hanya penganut aliran Ahmadiyyah, namun juga masyarakat secara luas. Belum lagi dengan sebuah seruan anarkis yang kian marak, yaitu “darah penganut aliran Ahmaiyyah adalah halal untuk ditumpahkan”.

Kemampuan negara melindungi Ahmadiyah dapat menjadi tolak ukur kemampuan negara untuk melindungi kelompok minoritas keyakinan yang mungkin ada atau eksis di belantara keyakinan dan keberagamaan di Indonesia. Sehingga secara berkebalikan maka kegagalan negara untuk melindungi kelompok minoritas (apapun) akan melahirkan ancaman bagi eksistensi minoritas dari kelompok-kelompok mayoritas.

Tapi seandainya akidah Ahmadiyah dianggap berbeda, orang Ahmadiyah pun masih berhak “menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Selama ini, Ahmadiyah tetap konsisten menjalankan program kemanusiaan dan menyerukan perdamaian. Ajaran Ahmadiyyah itu sendiri tidak melanggar norma-norma dan kaidah-kaidah bermasyarakat secara umum. Dalam kerangka Negara Hukum RI, mereka tetap berhak memperoleh hak-hak asasi mereka, khususnya dalam menjalankan agama menurut kepercayaan mereka sendiri.

Problem kepercayaan ini tidak sederhana, karena melibatkan banyak hal, seperti kepercayaan tertentu, ajaran agama, hukum dan juga Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa solusi yang dihasilkan, seperti sebaiknya Ahmadiyah menjadi agama sendiri justru ditolak oleh JAI, atau kepercayaan ini tetap dihormati dan justru diakomodir di MUI dengan menyertakan wakilnya juga tidak diterima.
Yang lucu lagi, jika mengingat sejarah sampai tercetusnya SKB Tiga Menteri ini adalah demi ‘memburu’ seorang buronan pelaku kekerasan dari sebuah organisasi keagamaan. Lalu, pemerintah kita lebih memilih melangkahi konstitusi, daripada melanjutkan perburuan tersebut.

Ada beberapa pendapat bahwa Ahmadiyyah melakukan penistaan agama. Jika kita menengok kembali sejarah, hal yang mirip pernah terjadi di Indonesia, dan pemerintah memberikan perlindungan terhadap aliran baru tersebut, sesuai dengan pinsip kebebasan beragama yang dianut UUD 1945. Negara pernah melaksanakan ketentuan tersebut ketika mengesahkan kepercayaan ‘Saksi Jehovah’ yang sebenarnya merupakan tafsiran lain dari Agama Kristen yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.

Secara resmi pengajaran Saksi-Saksi Yehuwa di Indonesia sempat dilarang melalui Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 129 Tahun 1976. Sebab, Saksi Yehuwa memuat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti menolak salut bendera dan menolak ikut berpolitik. Ajaran yang mereka yakini juga dianggap meresahkan karena perilaku penyebaran agama. Pengikut yang cukup rajin mendatangi orang-orang dari rumah ke rumah, hal ini telah menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama umumnya karena praktek kunjungan-kunjungan ini dilakukan ke rumah-rumah masyarakat yang sudah beragama.

Pada Februari 1994 ada upaya untuk mencabut SK ini dengan berlandaskan Pasal 29 UUD 1945, Tap MPR Nomor XVII/1998 tentang HAM, dan Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998. Pada 1 Juni 2001, SK ini kemudian dicabut, dengan memberlakukan beberapa syarat pada pengikutnya agar tidak menimbulkan keresahan.

Selama kasus tersebut, tidak disinggung mengenai penodaan agama, melainkan hanya menimbulkkan keresahan dalam masyarakat. Disini kita dapat melihat ketimpangan dalam perlakuan yang dilakukan negara. Kemungkinan besar karena masyarakat Kristen tidak melakukan protes terhadap keberadaan agama tersebut dengan tidak mengakuinya sebagai bagian dari agam Kristen. Justru dengan pendapat ini, semakin jelas bahwa tindakan pemerintah didorong oleh tuntutan pihak-pihak tertentu saja.

Sebagai seorang muslim, tentunya saya merasa terlibat dengan masalah semacam ini. Secara pribadi, saya menganggap ajaran Ahamdiyyah adalah suatu ajaran yang diakibatkan oleh salah penafsiran terhadap kandungan kitab suci dan diperparah dengan indoktrinasi berlebihan tentang pemimpin agama yang menjadi nabi. Namun hal ini dapat pula dilihat di aliran agama lain, dimana orang cenderung mengkultuskan suatu pemuka agama sejajar dengan Rasulnya, meski tidak sampai ekstrim dengan menyebut pemuka agama tersebut sebagai nabi.

Contoh kecil saja adalah reaksi orang-orang terhadap Aa’ Gym sebelum beliau melakukan poligami. Semua orang berduyun-duyun untuk mendengarkan ceramahnya, teman kosan saya menghabiskan pulsa untuk berlangganan SMS Aa’ Gym, dan banyak yang mengaku mendapat kesejukkan setelah mendapat ceramah Aa’ Gym. Saya sendiri berpendapat Aa’ Gym sma saja dengan Aa’-Aa’ penceramah di mesjid manapun, namun memiliki tutur kata yang lebih canggih. Setelah Aa’ Gym berpoligami, semua baru menyadari bahwa Aa’ Gym pun manusia biasa. Sekalipun beliau adalah public figure, beliau memiliki perasaan pribadi yang perlu perwujudan pula, layaknya manusia yang lain. Orang-orang pun beringsut meninggalkan Aa’ Gym.

Dengan contoh tersebut, cara yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat adalah menuntun kembali jamaah Ahmadiyyah ke jalan yang benar karena perubahan keyakinan dapat dilakukan dengan cara halus. Semakin dipaksakan, orang akan semakin berontak untuk mempertahankan kepercayaannya. Ahmadiyyah tidak mau mengakui bahwa alirannya tidak termasuk di dalam Islam dan memaksa umat Islam lain untuk mengakuinya, yang memicu masalah di akhir tahun 2007. Sebenarnya, hal ini termasuk suatu pertanda positif, bahwa sesungguhnya mereka tidak ingin disebut sebagai kafir. Keadaan ini dapat kita sebut, murtad tanpa sadar.
Sudah tugas sesama muslim untuk menyadarkan saudaranya yang memiliki penafsiran salah terhadap Islam. Selama seseorang masih mengaku Islam, maka kita tidak berhak menyebutnya kafir. Baiknya, masalah ini kita anggap sebagai masalah intern yang diselesaikan dalam konteks masyarakat muslim dalam negara hukum. Bukan masyarakat muslim dalam negara syariah.

Secara hukum, masyarakat juga tidak memiliki hak untuk menentukan boleh atau tidaknya membunuh orang atau sekelompok orang. Dilihat dari sisi mana pun, membunuh adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, kecuali untuk mempertahankan diri dan proses pembuktiannya pun berlangsung ketat. Hak hidup adalah hak mendasar manusia yang tidak dapat dikurang-kurangi (non-derogatif), dan, demikian pula dengan hak beragama.

Dalam mukadimah KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) pada 16 Desember 1966, yang terbuka untuk penandatangan, Ratifikasi dan Aksesi, disebutkan:

“Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.”

Menilik dari poin tersebut, tampaknya ‘kebebasan sipil dan politik di Indonesia’ masih jauh dari perwujudan, karena kondisi yang kondusifpun masih belum bisa dicapai. Hal ini kembali dari upaya pemerintah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap HAM itu sendiri.

3 Komentar

  1. vye_ro temandmu tercinta said,

    Oktober 17, 2008 pada 3:35 am

    OOOHHH…
    HOHOOOO..

    gw buka kartu lo..
    kirain gw pikiran lo canggih bgt bikin artikel bgituan..

    tugas c herapp tercinta yup…
    sodara2, tuh tugas HAM…
    dari dosen tercinta UNPAD semua
    yah, bs dibilang *soulmate* nya zea
    wakakakak

  2. lumansupra said,

    Oktober 18, 2008 pada 4:37 pm

    asikkkk, pertama…

    “tampaknya ‘kebebasan sipil dan politik di Indonesia’ masih jauh dari perwujudan, karena kondisi yang kondusifpun masih belum bisa dicapai”

    ya memang diantara 200juta lebih penduduk di Indonesia ga (belum) bisa diratakan dan diwujudkan. karena itu, muncul masalah multidimensi di Indonesia ini.

    aku sangat setuju kalau kita memperlakukan para penganut ahmadiyah dg sabar dan lembut (pake molto pewangi… husss serius!!!) sopan dan ga setuju banget kalo pake kekerasan.
    islam lebih waaaah kalau damai…!! wong, Nabi Muhammad SAW aja nggak pernah maen kekerasan selama dakwah.

    Aa Gym poligami… hahahaha. mak-mak di kampungku pada gosipin si Aa. pas rame2nya kemaren… bener2 ngalor-ngidul ngomonge orang2 di kampung. kalo aku monogami aja. biar satu tapi lembur terus.. hahahahahaha

  3. katie4zee said,

    Oktober 19, 2008 pada 2:35 pm

    @via
    gwe mah canggihnye sekali2 aje,
    mumpung kemaren otak gwe rada canggih,
    gwe potong sebagian makalah gwe.
    bwakakakak.
    tapi yg ini udah ‘diluweskan’.
    gak mungkin si heraff maw dengerin gosip aa’ gym gwe.
    bwakakak!

    @lumansupra
    iyah,
    khan kasian kalau persamaan pendapat ‘diratakan’ dengan cara kasar.
    *ntar gepeng dong*
    bener, nabi kita diganggu waktu shalat aja diem2 wae.
    kenapa kita ga bisa sabar?

    monogami tapi lebur terus..
    cape dong?
    haha!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: